Turki merupakan negara yang terletak pada dua benua. 95 % wilayah Turki, atau sekitar 780.580 km2 berada di Asia, selebihnya masuk ke kawasan Eropa. Ada yang menduga, bahwa bangsa Hittiti yang menjadi penduduk pertama di kawasan ini berasal dari Eropa. Akan tetapi dugaan yang lebih populer memperkirakan, bahwa orang Hittiti berasal dari Asia Tengah. Namun demikian, dalam banyak hal, Turki lebih berkiblat ke Barat dibandingkan mengadaptasi sosio-politik dan kebudayaan Timurnya Asia.

Lebih dari separuh wilayah Turki merupakan pegunungan. Sungai Eufrat dan Tigris yang pernah menjadi pusat peradaban dunia, juga melintasi wilayah ini. Sejumlah potensi sumberdaya alam tersedia dalam deposit yang melimpah. Salah satu yang produksinya termasuk yang terbesar di dunia adalah kromit. Lainnya adalah minyak dan gas bumi serta batu bara. Dengan dukungan Barat, industri di Turki berkembang pesat. Tak ketinggalan juga dengan sektor pertaniannya, yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 60 persen.

Memasuki tahun pertama Masehi, wilayah Turki yang saat itu bernama Kerajaan Bizantium dikuasai Romawi selama empat abad. Setelah terjadi pergantian kekuasaan, ibukota kerajaan dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel (sekarang Istambul). Pada abad ke-12, Bizantium jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Ottoman yang dipimpin Raja Osman I. Inilah masa keemasan Turki Ottoman. Pada masa inilah pemerintahan Turki Ottoman memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Bahkan sepeninggal Khulafaaurraasyidiin, Turki menjadi Khilafah Islamiyah di bawah dinasti Utsmaniyah, yang wilayahnya meliputi Jazirah Arab, Balkan, Hongaria hingga kawasan Afrika Utara.

Kekhalifahan itu kemudian hancur akibat perebutan kekuasaan di dalam yang melibatkan intervensi sejumlah negara asing. Bermula dari perlawanan terhadap campur tangan asing yang dipimpin Musthofa Kemal, aksi perjuangan berubah menjadi penentangan terhadap kekuasaan Khalifah. Moment kehancuran Khilafah Islamiyah sendiri terjadi saat rakyat Turki-melalui wakil-wakilnya-mengeluarkan Piagam Nasional (Al Mitsaq Al Wathoni). Sejak itu, Turki menjadi sebuah negara tersendiri, terpisah dari wilayah-wilayah yang dulu merupakan kesatuan Khilafah Islamiyah. Khalifah Abdul Majid yang terakhir berkuasa, terusir ke luar Turki. Pada 1923, disepakatilah berdirinya negara Turki dengan batas-batas wilayah seperti saat ini. Laut Hitam di utara; Irak, Suriah dan Laut Tengah di selatan; Laut Aegea di barat dan Iran serta Rusia di timur.

Negara Republik dengan ibukota Ankara ini, pertama kali dipimpin oleh seorang diktator bernama Musthofa Kemal. Ia melakukan revolusi besar-besaran dengan berkiblat ke barat. Ia membudayakan tarian-tarian barat, mencetak Alquran dalam bahasa Turki, melarang Alquran yang berbahasa asli (Bahasa Arab) beredar di Turki, melarang poligami, merubah Undang-undang perkawinan yang semula berpijak kepada nilai-nilai Islam menjadi berpijak kepada barat, mengganti lafadz adzan dengan bahasa Turki, melarang umat Islam shalat berjamaah, menghapuskan kalender Islam, mengganti setiap huruf arab dengan huruf latin, menghapuskan kementerian wakaf dan masih banyak bukti kediktatoran Kemal yang lainnya. Namun anehnya, oleh sebagian rakyat Turki yang mendukungnya (yang tentu saja disponsori oleh pihak barat, dalam hal ini Amerika), Musthofa Kemal dijuluki Bapak Bangsa Turki (Attaturk). Sehingga kemudian dia dikenal dengan nama Musthofa Kemal Attaturk.
Selepas PD II, kedekatan Turki dengan barat semakin kental. Turki menolak permintaan Uni Sovyet untuk membuka pangkalan militer di wilayahnya, namun ia mengundang AS mendirikan pangkalan militer. Pada 1960-an hubungan ini retak, AS bahkan mengembargo Turki. Penyebabnya, Turki terlibat konflik dengan Yunani dalam perebutan Cyprus. Dalam kasus ini, AS lebih berpihak kepada Yunani. Namun pada 1978, embargo dicabut. Kekentalan hubungan Turki dengan barat mendapat tentangan, terutama dari etnis Kurdi sejak 1925, saat Kemal Attaturk berkuasa. Tapi kemudian, pemberontakan dapat dipatahkan.
Tahun 1950, untuk pertama kalinya Turki menggelar pemilu. Saat itu, Partai Republik bentukan Attaturk dikalahkan Partai Demokrat. Pada pemilu 1961, Partai Republik berkuasa lagi. Selepas itu, hingga tahun 1980, Turki mengalami krisis politik yang membuat militer sempat mengambil alih kekuasaan.

Upaya-upaya untuk menegakkan kembali Syari'at Islam, senantiasa disikapi secara represif oleh pemerintah. Namun, sebagian dari 98 % penduduk Turki yang beragama Islam terus melanjutkan upaya itu, meskipun sebatas gerakan bawah tanah. Salah satu simbol dalam menegakkan kembali nilai-nilai Islam di negara Turki adalah Partai Refah. Namun, partai pimpinan Necmettin Erbakan ini dibekukan oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu yang didukung Amerika.

Pergerakan rakyat dalam rangka membela nilai-nilai Islam ini muncul karena penguasa yang kerap melakukan tindakan diskriminatif terhadap kebebasan menjalankan ajaran Agama Islam. Wanita Islam adalah komunitas yang seringkali menjadi sasaran kekejian pemerintahan yang berkuasa. Pelarangan memakai jilbab di tempat-tempat umum, seperti sekolah, tempat kerja hingga parlemen adalah salah satu bukti dari kekejian tersebut.
Puan Merve Kavakci, mantan ahli parlemen Turki, dicabut kewarganegaraannya hanya karena beliau enggan menanggalkan kerudungnya saat beraktivitas di Parlemen. Selain kehilangan kewarganegaraan, ia juga ditekan oleh pelbagai propaganda media Turki. Tidak hanya dirinya yang menjadi korban, dua orang puterinya yang masih berumur 9 dan 12 tahun (walaupun tidak berkerudung) dikeluarkan dari sekolah mereka.
Dampak pelarangan jilbab ini, juga dirasakan oleh para pelajar muslimah. Pelajar muslimah yang diseret dengan paksa keluar dari kawasan pendidikan karena mereka tetap bertahan menggunakan kerudungnya, adalah pemandangan yang sudah biasa terjadi di Turki sejak tahun 1960-an.

Bukan hanya para muslimah yang menjadi korban, Partai Politik dengan azas Islam pun menjadi incaran para penguasa dengan cara membekukannya. Virtue Partiy (Partai Kebajikan) adalah partai yang mengalami nasib serupa dengan Partai Refah. Partai ini dibekukan oleh Pemerintahan Perdana Menteri Bulent Ecevit (berasal dari partai berhaluan kiri) yang saat ini berkuasa di Turki.

Majelis Pengadilan Tinggi Konstitusi Turki menegaskan kemungkinan dikeluarkannya larangan pada partai Islam Virtue Party. Para analis memprediksi, bahwa larangan pada Partai Kebajikan, partai oposisi paling terkemuka di Turki, sangat mungkin akan menimbulkan masalah. Partai itu didirikan pada Bulan Mei 1999 oleh Vural Savas, mantan Kepala Jaksa negara itu. Dalam pernyataan resminya, Savas mengatakan partainya seolah-olah seperti sosok "vampir" yang merusak perasaan keagamaan publik.

Partai Kebajikan menuduh, bahwa protes-protes kelompok sekuler telah membidani lahirnya kebijakan larangan pemakaian kerudung (jilbab) di universitas-universitas. Secara terorganisir, kelompok itu telah menggagalkan pengambilan sumpah seorang anggota parlemen (Puan Merve-red) yang mengenakan jilbab. Savas mendesak partainya diizinkan kembali untuk melakukan kegiatan anti sekuler. Ia juga meminta agar keputusan membekukan partainya dari kegiatan politik selama 5 tahun segera dicabut. Kemudian, seluruh anggota mereka yang berjumlah 102 orang di parlemen (dari jumlah kursi 550) bisa kembali melakukan kegiatannya.

Seorang kolumnis bernama Gungor Mengi, menulis di harian terkemuka Sabah: hampir dapat dipastikan, pengadilan akan menarik kembali putusan larangan terhadap Partai Kebajikan. Pengadilan takut keputusan kontradiktif itu akan membangkitkan gerakan Islam lainnya. Sementara itu, jika pengadilan setuju untuk mengganti seluruh anggota parlemen dari Partai Kebajikan, Turki menggelar agenda pemilihan anggota parlemen baru untuk mengisi kursi yang lowong atau bahkan harus mengadakan pemilu kembali.
Pemerintahan Turki hampir stabil sejak 1995, saat pemerintah sedang menghadapi krisis ekonomi hebat, dan berupaya keras untuk mencapai ambisi Turki yang sudah lama untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.***(Dari berbagai sumber)
[http://www.mqmedia.com/tabloid_mq/ags02/mq_umum/dunia.htm]